KPK tangkap delapan orang di NTB

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta."KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa lembaganya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pemberian uang pada pejabat imigrasi setempat terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di sana."Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," ucap Syarif.Sesuai hukum acara, KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut."Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK," kata Syarif. Polda NTB bertemu tokoh dan siapkan 500 personel amankan 22 Mei Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT © ANTARA 2019 Let's block ads! (Why?)

KPK tangkap delapan orang di NTB
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta.

"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa lembaganya menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pemberian uang pada pejabat imigrasi setempat terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di sana.

"Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," ucap Syarif.

Sesuai hukum acara, KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK," kata Syarif.

Polda NTB bertemu tokoh dan siapkan 500 personel amankan 22 Mei

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Let's block ads! (Why?)