Alihfungsi RSKD Dadi menjadi RSKD Kanker Sulsel sedang dikaji

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan kajian  rencana alihfungsi Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi dengan potensi terbesar untuk menjadi RSKD Kanker.Kajian dibahas pada  pertemuan studi kelayakan RSKD Kanker di Sulawesi Selatan menghadirkan berbagai pakar dalam bidang kedokteran di Sulsel, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Dekan Fakultas Keperawatan Unhas, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sulsel dan pihak terkait  di kantor Dinas Kesehatan Sulsel di Makassar, Rabu.Ketua Tim Studi Kelayakan RSKD Kanker Sulsel Dr Syahrir A Pasinringi memaparkan ada lima skenario untuk pembangunan RSKD Kanker di Sulsel, di antaranya RSKD Dadi dipindahkan ke RS Sayang Rakyat dengan perubahan tipe B untuk pelaksanaan pelayanan dan RSKD Dadi berubah menjadi RSKD Kanker.Selain itu, RS Sayang Rakyat dan RSKD Dadi bertukar tempat, bangunan baru untuk RSKD Kanker yang dibangun secara khusus di wilayah "Centre Point of Indonesia (CPI)" dengan pertimbangan suasana kondusif bagi penderita kanker ditambah akses yang memadai."Ini beberapa opsi skenario untuk pembangunan RSKD Kanker, yang sebenarnya memang menjadi peluang bagi Pemprov Sulsel karena jenis RS Kanker belum ada di bagian Timur Indonesia. Apalagi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menerapkan sistem rujukan secara berjenjang," jelasnya.Berdasarkan lima aspek kelayakan alihfungsi RSKD Dadi menjadi RSKD Kanker, Dr Syahrir menyampaikan, hampir semuanya memenuhi kelayakan, mulai dari aspek internal, eksternal, analisis permintaan dan analisis keuangan.Kendalanya hanya bertumpu pada analisis kebutuhan, dipicu dari jumlah SDM yang masih sangat minim, utamanya pada pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis.Hanya saja, untuk alihfungsi tersebut juga perlu mempertimbangkan lahan RS Sayang Rakyat yang hanya seluas 4,3 hektar. Ini dianggap tidak mencukupi untuk pembangunan wadah rehabilisasi yang juga sangat dibutuhkan sebuah RSKD Kejiwaan, untuk memberikan layanan prima kepada pasien."Berdasarkan FGD yang kami lakukan, ternyata dari 650 pasien jiwa di Dadi, hampir 50 persen seharusnya sudah tidak lagi ada di sana karena kondisinya sudah membaik," ungkap Dr Syahrir."Pemerintah daerah harus mendirikan sedikitnya satu RS Jiwa berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, artinya kita harus melakukan inovasi untuk menghadirkan unggulan di RSKD Dadi nantiny," tambah Dosen FKM Unhas tersebut.Bukan itu saja, pemilihan RSKD Dadi sebagai rujukan pusat kanker bukan tanpa alasan. Keberadaan lahan dan rujukan tempat/rujukan wilayah (rt/rw) sudah jelas, akses mudah, serta pemanfaatan layanan unggulan menjadi alasan alih fungsi tersebut.Sekaligus mengoptimalkan fasilitas kesehatan di RS Sayang Rakyat dengan memindahkan pelayanan menjadi hal utama. Apalagi dengan retribusi RS Sayang Rakyat dianggap tidak sesuai dengan kelasnya sebagai RS tipe B. Hanya mampu menghasilkan 7 miliar selama setahun, 1:4 dengan rumah sakit sejenisnya.Beragam tanggapan kemudian membanjiri presentase studi kelayakan RSKD Kanker di Sulawesi Selatan oleh konsultan pembangunan rumah sakit ini.Bagian Biro Aset Sulsel menyarankan, terdapat aset Pemprov Sulsel di daerah Paccelakkang Kabupaten Gowa seluas 27 hektar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan RSKD Dadi.Terkait hal ini, pihak inspektorat Sulsel, Ilham menyampaikan, dari sisi pengawasan aset untuk pemindahan rumah sakit terbilang cukup sulit. "Karena busa saja ada yang rusak dan hilang asetnya, jadi lebih bagus di Paccelengan," ungkapnya.Ini kemudian mendapat tanggapan dari Guru Besar prodi Kesehatan Lingkungan FKM Unhas, Prof Anwar Daud. Dia mengatakan, studi kajian amdal lahan pembangunan rumah sakit juga perlu dipertimbangkan."Lahan harus dikroscek, apakah sesuai dengan rtrw nya kota madia, jadi perlu dikaji terlebih dahulu sebelum menetapkan lokasi. Bersamaan dengan itu, melihat dampak sosial di masyarakat karena ini terkait dengan radiasi," papar Prof Anwar.Sementara Ketua Persatuan RS Indonesia (Persi) Sulsel, Dr Halik menyampaikan, lebih setuju membangun yang baru dibanding memindahkan. Namun tetap lokasi harus dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya, RSUD Sayang Rakyat maupun RSKD Dadi diharapkan memiliki unggulan-unggulan untuk perbaikan dan peningkatan layanan ke depan.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr dr H Bakhtiar Baso mengemukakan,pihaknya akan menemui Gubernur NA pekan depan untuk membicarakan kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan hari ini (Rabu_red). Disampaikan, ia akan membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih dalam terkait pemindahan Sayang Rakyat ke RSKD Dadi begitu pula sebaliknya."Potensi terbesar ada di RS Dadi. Keinginan beliau (NA) Sulsel punya unggulan. Agar RSKD Dadi jadi unggulan kanker, RSKD Dadi pindah ke RSUD Sayang Rakyat. Ada lahan yang tersisa akan dibangun panti rehabilisasi, karena memang perlu ada panti untuk merawat," ungkapnya."Persoalan anggaran bukanlah urusan kita, ini merupakan p

Alihfungsi RSKD Dadi menjadi RSKD Kanker Sulsel sedang dikaji
Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan kajian  rencana alihfungsi Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi dengan potensi terbesar untuk menjadi RSKD Kanker.

Kajian dibahas pada  pertemuan studi kelayakan RSKD Kanker di Sulawesi Selatan menghadirkan berbagai pakar dalam bidang kedokteran di Sulsel, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Dekan Fakultas Keperawatan Unhas, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sulsel dan pihak terkait  di kantor Dinas Kesehatan Sulsel di Makassar, Rabu.

Ketua Tim Studi Kelayakan RSKD Kanker Sulsel Dr Syahrir A Pasinringi memaparkan ada lima skenario untuk pembangunan RSKD Kanker di Sulsel, di antaranya RSKD Dadi dipindahkan ke RS Sayang Rakyat dengan perubahan tipe B untuk pelaksanaan pelayanan dan RSKD Dadi berubah menjadi RSKD Kanker.

Selain itu, RS Sayang Rakyat dan RSKD Dadi bertukar tempat, bangunan baru untuk RSKD Kanker yang dibangun secara khusus di wilayah "Centre Point of Indonesia (CPI)" dengan pertimbangan suasana kondusif bagi penderita kanker ditambah akses yang memadai.

"Ini beberapa opsi skenario untuk pembangunan RSKD Kanker, yang sebenarnya memang menjadi peluang bagi Pemprov Sulsel karena jenis RS Kanker belum ada di bagian Timur Indonesia. Apalagi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menerapkan sistem rujukan secara berjenjang," jelasnya.

Berdasarkan lima aspek kelayakan alihfungsi RSKD Dadi menjadi RSKD Kanker, Dr Syahrir menyampaikan, hampir semuanya memenuhi kelayakan, mulai dari aspek internal, eksternal, analisis permintaan dan analisis keuangan.

Kendalanya hanya bertumpu pada analisis kebutuhan, dipicu dari jumlah SDM yang masih sangat minim, utamanya pada pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis.

Hanya saja, untuk alihfungsi tersebut juga perlu mempertimbangkan lahan RS Sayang Rakyat yang hanya seluas 4,3 hektar. Ini dianggap tidak mencukupi untuk pembangunan wadah rehabilisasi yang juga sangat dibutuhkan sebuah RSKD Kejiwaan, untuk memberikan layanan prima kepada pasien.

"Berdasarkan FGD yang kami lakukan, ternyata dari 650 pasien jiwa di Dadi, hampir 50 persen seharusnya sudah tidak lagi ada di sana karena kondisinya sudah membaik," ungkap Dr Syahrir.

"Pemerintah daerah harus mendirikan sedikitnya satu RS Jiwa berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, artinya kita harus melakukan inovasi untuk menghadirkan unggulan di RSKD Dadi nantiny," tambah Dosen FKM Unhas tersebut.

Bukan itu saja, pemilihan RSKD Dadi sebagai rujukan pusat kanker bukan tanpa alasan. Keberadaan lahan dan rujukan tempat/rujukan wilayah (rt/rw) sudah jelas, akses mudah, serta pemanfaatan layanan unggulan menjadi alasan alih fungsi tersebut.

Sekaligus mengoptimalkan fasilitas kesehatan di RS Sayang Rakyat dengan memindahkan pelayanan menjadi hal utama. Apalagi dengan retribusi RS Sayang Rakyat dianggap tidak sesuai dengan kelasnya sebagai RS tipe B. Hanya mampu menghasilkan 7 miliar selama setahun, 1:4 dengan rumah sakit sejenisnya.

Beragam tanggapan kemudian membanjiri presentase studi kelayakan RSKD Kanker di Sulawesi Selatan oleh konsultan pembangunan rumah sakit ini.

Bagian Biro Aset Sulsel menyarankan, terdapat aset Pemprov Sulsel di daerah Paccelakkang Kabupaten Gowa seluas 27 hektar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan RSKD Dadi.

Terkait hal ini, pihak inspektorat Sulsel, Ilham menyampaikan, dari sisi pengawasan aset untuk pemindahan rumah sakit terbilang cukup sulit. "Karena busa saja ada yang rusak dan hilang asetnya, jadi lebih bagus di Paccelengan," ungkapnya.

Ini kemudian mendapat tanggapan dari Guru Besar prodi Kesehatan Lingkungan FKM Unhas, Prof Anwar Daud. Dia mengatakan, studi kajian amdal lahan pembangunan rumah sakit juga perlu dipertimbangkan.

"Lahan harus dikroscek, apakah sesuai dengan rtrw nya kota madia, jadi perlu dikaji terlebih dahulu sebelum menetapkan lokasi. Bersamaan dengan itu, melihat dampak sosial di masyarakat karena ini terkait dengan radiasi," papar Prof Anwar.

Sementara Ketua Persatuan RS Indonesia (Persi) Sulsel, Dr Halik menyampaikan, lebih setuju membangun yang baru dibanding memindahkan. Namun tetap lokasi harus dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya, RSUD Sayang Rakyat maupun RSKD Dadi diharapkan memiliki unggulan-unggulan untuk perbaikan dan peningkatan layanan ke depan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr dr H Bakhtiar Baso mengemukakan,
pihaknya akan menemui Gubernur NA pekan depan untuk membicarakan kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan hari ini (Rabu_red). Disampaikan, ia akan membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih dalam terkait pemindahan Sayang Rakyat ke RSKD Dadi begitu pula sebaliknya.

"Potensi terbesar ada di RS Dadi. Keinginan beliau (NA) Sulsel punya unggulan. Agar RSKD Dadi jadi unggulan kanker, RSKD Dadi pindah ke RSUD Sayang Rakyat. Ada lahan yang tersisa akan dibangun panti rehabilisasi, karena memang perlu ada panti untuk merawat," ungkapnya.

"Persoalan anggaran bukanlah urusan kita, ini merupakan political will pak Gubernur yang menghitung biaya seperti apa," tambahnya.

Termasuk SDM, kata Bakhtiar tidak menjadi masalah yang besar. Saat ini dibutuhkan 38 dokter spesialis dan sub spesialis sementara yang tersedia hanya 13 orang, sehingga masih membutuhkan sekitar 25 orang lagi.

"SDM tidak ada masalah, kita sekolahkan tiga tahun, apalagi ini era terbuka bisa jadi dari luar negeri masuk ke Makassar tapi kita mau tetap ada perekrutan yang diutamakan putra-putri daerah," katanya.
 

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Let's block ads! (Why?)